PALEMBANG, KABAREMPATLAWANG.COM — Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Sumatera Selatan–Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) gercep audiensi bareng Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Topiknya serius tapi santai: ngebahas kejelasan dan kondisi sejumlah aset milik Pemprov Sumsel yang ada di Yogyakarta.
Audiensi ini berlangsung terbuka dan cukup konstruktif. Ketua Umum IKPM Sumatera Selatan–DIY, Thomas Antoni, menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka BPKAD yang mau duduk bareng mahasiswa.
Lihat Juga: IKPM Sumsel Yogyakarta Punya Ketua Baru, Thomas Antoni Usung Regenerasi Progresif
Lihat Juga: IKPM Empat Lawang Yogyakarta Gelar Makrab dan Dies Natalis ke-17 di Villa Watu Kodok
Menurutnya, langkah ini penting karena mahasiswa juga bagian dari elemen daerah yang peduli terhadap pengelolaan aset pemerintah.
Dalam forum tersebut, Thomas Antoni menyampaikan beberapa hal penting terkait aset daerah di Yogyakarta. Pertama, ia mempertanyakan perkembangan Asrama Pondok Mesudji.
Kedua, ia menyoroti kondisi dan kejelasan status bangunan Asrama Balai Sriwijaya yang selama ini jadi simbol sekaligus tempat penuh cerita bagi mahasiswa Sumatera Selatan di tanah rantau.
Thomas juga blak-blakan menyampaikan keprihatinannya soal kondisi sejumlah aset yang dinilai butuh perhatian serius.
“Kami berharap aset-aset tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diperhatikan kembali, mengingat fungsinya yang sangat penting bagi mahasiswa Sumatera Selatan di Yogyakarta,” ujarnya.
Ketua II Eksternal IKPM Sumsel–DIY, Dedi Pamungkas, ikut mempertanyakan secara spesifik soal kejelasan status tanah dan bangunan Asrama Balai Sriwijaya. Tujuannya jelas, biar ke depan nggak muncul polemik yang bikin ribet.
Sementara itu, Ketua I IKPM Sumsel–DIY, Dadang Fernando, menambahkan bahwa kondisi fisik Balai Sriwijaya saat ini memang cukup memprihatinkan. Mulai dari atap bocor, lampu yang nggak berfungsi, aula rusak, sampai fasilitas lain yang kosong dan kurang terawat—semuanya jadi catatan penting.
Menanggapi hal tersebut, pihak BPKAD Provinsi Sumatera Selatan menjelaskan bahwa untuk aset Pondok Mesudji sebenarnya telah dialokasikan anggaran pembangunan.
Namun, proses tersebut tertunda karena adanya gugatan hukum yang kembali muncul, sehingga perlu penyelesaian terlebih dahulu sebelum pembangunan dapat dilanjutkan.
Terkait Asrama Balai Sriwijaya, BPKAD membenarkan bahwa bangunan tersebut dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Lihat Juga: IKPMPB-Y Sukses Gelar MUSYANG 2025, Regi Putra Terpilih sebagai Ketua Periode 2025–2027
Sementara mengenai kejelasan status tanah, pihak BPKAD menyarankan agar mahasiswa dapat berkoordinasi dan berdiskusi lebih lanjut dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Selatan guna memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif.
Audiensi ini jadi bukti kalau mahasiswa nggak cuma fokus kuliah, tapi juga peduli sama keberlanjutan dan pemanfaatan aset daerah.
IKPM Sumatera Selatan–DIY berharap komunikasi yang sudah terjalin ini bisa jadi langkah awal untuk memastikan aset daerah di Yogyakarta dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan benar-benar memberi manfaat maksimal bagi generasi muda Sumatera Selatan di perantauan.